Anggota legislatif dari Partai Gerindra ini menuturkan, selain hal tersebut masyarakat lokal juga merasa kehilangan hasil-hasil laut mereka, seperti taripang dan lain sebagainya. Masyarakat juga mengeluhkan hasil rumput laut mereka yang akhir-akhir ini mengalami penurunan, karena rumput laut yang rusak.
“Jadi kebanyakan rumput laut mereka rusak akibat adanya pencemaran, dimana pencemaran tersebut juga dikarenakan oleh bahan bakar yang dibuang oleh kapal-kapal yang beroperasi di sekitar perairan itu, sehingga membuat rumput laut mereka menjadi rusak”, bebernya.
Tethool juga mengatakan, hal lainnya yang menjadi polemik di Desa Seira yaitu terkait daun kelapa, dimana untuk menangkap ikan, nelayan menggunakan daun kelapa.
“Ada satu hal lagi yang menjadi kekhawatiran masyarakat, karena untuk menangkap ikan, nelayan menggunakan daun kelapa, sehingga mereka harus membelinya. Daun kelapa ini menjadi polemik di masyarakat, karena ada warga yang tidak mempunyai pohon kelapa dalam hal ini daun kelapa, dia mengambil dari yang mempunyai daun kelapa. Jadi butuh Perda atau Perdes, sehingga dapat mengatur dan melindungi hal ini. Mudah-mudahan akan menjadi inisiatif dari komisi”, tuturnya.
Ia juga menambahkan, bahwa Komisi II DPRD Maluku akan meminta Gubernur untuk menghentikan sementara waktu, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh provinsi terkait kapal-kapal di bawah 30 Gross Ton (GT) yang beroperasi di perairan Seira. (alena)
