“Kami menilai Dinas BPMD gagal menyelesaikan masalah ini. Jika tidak segera ditindaklanjuti, kami meminta Bupati Halmahera Selatan mengevaluasi Kepala Dinas BPMD, Zaki Abd Wahab,” ujarnya.
Ultimatum: Tunjuk Pjs atau Evaluasi Dinas
PB IPMAJOR meminta Bupati Halmahera Selatan segera menunjuk Pejabat Sementara (Pjs) untuk mengisi kekosongan sampai pemilihan kepala desa definitif dilakukan.
Menurut mereka, penunjukan Pjs mendesak dilakukan demi menjamin pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dasar tuntutan IPMAJOR juga diperkuat landasan hukum: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014, dan Permendagri No. 82 Tahun 2015
Semua aturan itu menyatakan bahwa ketika terjadi kekosongan kepala desa, pemerintah daerah wajib menunjuk Pjs untuk menjamin pemerintahan desa tetap berjalan.
PB IPMAJOR memastikan akan terus mengawal persoalan ini. “Kami akan terus mendesak sampai pemerintah mengambil langkah tegas dan memastikan pelayanan masyarakat di dua desa tersebut tidak terganggu,” tutup Sahri. (Amirusin Irsad)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
