Jabo menambahkan PRD masih memiliki struktur hingga ke daerah-daerah. Saat ini partai memiliki struktur kepengurusan di 31 provinsi dan hampir di seluruh kota/kabupaten di Indonesia.
“Hanya di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah yang tidak ada kepengurusan PRD,” kata Jabo.
“Kalau kader, PRD punya sekitar 10 ribu orang. Itu hanya kader, belum simpatisan,” katanya lagi.
Jabo mengatakan partainya saat ini tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. Partainya akan segera mengurus surat-surat yang dibutuhkan agar PRD kembali resmi menjadi badan hukum.
“Tapi, status kami yang saat ini tidak berbadan hukum bukan berarti orang bisa mengatakan kami ilegal atau partai terlarang,” ujar Jabo.
PRD yang didirikan 15 April 1996 di Sleman, Yogyakarta, baru dideklarasikan pada 22 Juli 1996. Sejumlah aktivis yang turut membidani berdirinya PRD antara Budiman Sudjatmiko dan Andi Arief. Budiman kini menjadi politikus PDI Perjuangan dan Andi Arief bernaung di Partai Demokrat.
Pada masa Orde Baru PRD mendapat cap negatif karena sangat frontal berhadapan dengan rezim Soeharto. Orde Baru bahkan menuduh PRD sebagai dalang peristiwa kerusuhan di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, 27 Juli 1996.
