5 Komisioner KPU Kepulauan Sula Dapat Sanksi Peringatan Keras dari DKPP

oleh -78 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menggelar sidang pembacaan putusan 14 perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Empat dari 14 perkara tersebut melibatkan komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

Dalam sidang tersebut, DKPP memutuskan bahwa Ketua dan Anggota KPU Kepulauan Sula terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik.

Mengutip putusan yang dibacakan Ketua DKPP RI, Dr. Muhammad, DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian, dengan menjatuhkan sanksi peringatan keras kepara Teradu (1) Yuni Yunengsi Ayuba, (2) Ramli K Yakub, (3) Ifan Sulabesi Buamona, (4) Samsul Bahri Teapon dan (5) Hamida Umalekhoa dalam perkara Nomor 32-PKE-DKPP/I/2021.

Selanjutnya, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu Yuni Yunengsi Ayuba beserta keempat anggota KPU Kepulauan Sula dalam perkara Nomor 70-PKE-DKPP/II/2021.

Baca Juga  HCW Nilai Gubernur Malut Takut Copot Kepala BPBD

Juga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu Ifan Sulabesi Buamona selaku anggota KPU Kepulauan Sula dalam perkara Nomor 86-PKE-DKPP/II/2021.

Tak hanya itu, sidang DKPP tersebut juga memutuskan merehabilitasi nama baik Teradu Yuni Yunengsi Ayuba selaku Ketua KPU bersama empat orang anggota KPU Kepulauan Sula dalam perkara Nomor 87-PKE-DKPP/II/2021.

Seterusmya, DKPP juga memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan DKPP ini paling lama 7 hari sejak dibacakan putusan tersebut, dan meminta Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DKPP yang telah ditetapkan.

(red/tsc)