Porostimur.com, Jakarta – Sejumlah massa masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) yang tinggal di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023).
Massa yang menamakan diri Garda Aktivis Anti Korupsi Jakarta ini meminta KPK untuk memeriksa Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas N. Orno terkait realokasi anggaran yang dilakukan Orno saat masih menjabat sebagai Bupati MBD (Maluku Barat daya).
Koordinator aksi, Dikrun, mengatakan bahwa Orno mengalihkan anggaran tidak sesuai peruntukan sebesar Rp22.338.610.275 untuk Pembangunan RS Pratama Letwurung dengan mengabaikan atau tidak mengindahkan kesepakatan Desk DAK yang sudah disepakati dengan Kementerian Kesehatan.
Selain itu, Dikrun menyebut kualitas kesehatan di MBD buruk.
“Kabupaten MBD dihadapkan pada rendahnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat pada sejumlah aspek, baik menyangkut keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan maupun kualitas sumber daya manusia.,” kata Dikrun.
Menururnya, buruknya kualitas kesehatan itu salah satunya dikarenakan relokasi anggaran kesehatan yang dilakukan oleh Orno. Ia menguraikan tindakan Pemda MBD yang mengajukan anggaran terkait fasilitas dan pengelolaan kesehatan kepada Pemerintah Pusat. Pusat menyetujui hal itu melalui kesepakatan yang terbentuk antara Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten MBD.
