Porostimur.com, Jakarta – Pemerintah diminta untuk menyiapkan sedini mungkin rencana membangun industri petrokimia di Maluku. Pasalnya, industri sangat strategis bagi keberadaan Blok Masela. Industri Petrokimia sangat penting untuk menampung tenaga kerja dan menjadi sentra ekonomi di Maluku. Selain itu, industri petrokimia juga akan menjadi ujian kebijakan hilirisasi yang sering disampaikan pemerintahan Jokowi.
Demikian Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Rabu (9/8/2023).
“Pemerintah harus mencontoh pembangunan kompleks petrokimia, seperti yang ada di Johor dan Trengganu Malaysia. Sebab, keberadaan industri petrokimia akan mengurangi kebutuhan impor produk petrokimia yang sejak lama dikuasai para mafia produk petrokimia,” katanya.
Menurut Engelina, jika pemerintah membangun kompleks industri petrokimia, yang memproduksi beragam produk turunan dari gas, maka hal itu akan membuka kesempatan kepada ribuan tenaga kerja dan memunculkan sentra ekonomi di Maluku.
“Hal ini akan akan membantu Maluku dan sekitarnya keluar dari kemiskinan,” tutur puteri J.M. Pattiasina, salah satu pelopor industri Migas di Indonesia ini.
Engelina juga mengatakan, bahwa seharusnya Domestik Market Obligation (DM)) yang 25 persen dari produksi bagian KKKS, diperuntukkan bagi industri petrokimia yang akan dibangun di Maluku.
“Jadi apa yang dilakukan di Blok Arun Lhokseumawe dan Bontang Kalimantan Timur bisa dilakukan juga di Maluku,” ucapnya.
Engelina meminta semua pihak mencermati, agar ada penyediaan gas pipa untuk kebutuhan industri domestik di Maluku. Setidaknya 25 persen dari total produksi seperti yang dipraktikkan bagi DMO untuk produksi minyak.
