Porostimur.com, Maba – DPRD Halmahera Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dalam rapat tersebut, Fraksi Dari Indonesia menilai masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu segera dibenahi oleh Pemerintah Daerah.
Ketua Fraksi Dari Indonesia, Dirwan Din, menyampaikan hal itu dalam paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Haltim, Jumat (15/8/2025). Ia menegaskan bahwa RPJMD harus benar-benar berpihak pada masyarakat Halmahera Timur.
“RPJMD ini bukan hanya memuat visi misi kepala daerah, tetapi juga mencerminkan arah pembangunan kabupaten dalam menjawab tantangan, mempersempit kesenjangan, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Delapan Catatan Penting Fraksi Dari Indonesia
Setelah mencermati dokumen RPJMD yang diserahkan Pemda, Fraksi Dari Indonesia memberikan delapan catatan penting yang dinilai perlu ditindaklanjuti.
Pertama, arah pembangunan ekonomi masih lemah karena kemandirian fiskal rendah. Strategi peningkatan PAD dinilai belum optimal, sementara sektor pertanian, perikanan, dan UMKM seharusnya menjadi motor penggerak.
Kedua, pengelolaan sumber daya alam belum menegaskan langkah reklamasi pascatambang, perlindungan tanah adat, maupun pemulihan lingkungan yang rusak.
