Porostimur.com | Ambon: Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary mengatakan, rencana sekolah atau pembelajaran tatap muka di Maluku yang seharusnya digelar pada Juli 2021 harus dibatalkan. Hal itu dilakukan gara-gara kasus positif Corona atau Covid-19 di Maluku melonjak drastis belakangan ini.
Dikatakannya, kebijakan sekolah tatap muka ini merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan bukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi.
“Untuk sekolah tatap muka ini kan kebijakan bukan diambil oleh provinsi, tetapi dari Kementerian. Tadinya memang tahun ajaran baru, ini sesuai surat edaran Menteri Pendidikan itu bisa dilakukan tatap muka, ternyata terjadi lagi penyebaran Covid yang begitu meningkat, ditambah lagi sudah diberlakukan PPKM di Kota Ambon, itu berarti tidak mungkin lagi dilakukan, sehingga tatap muka dikembalikan lagi ke online”, ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Rabu (14/7/2021).
Atapary menjelaskan, bahwa memang ada instruksi dari Menteri Pendidikan terkait dengan sekolah tatap muka, tetapi harus dilakukan didaerah yang berzona hijau serta adanya persetujuan dari ketiga pihak yaitu Satgas, orang tua murid dan pihak sekolah dan jika diantara ketiga pihak itu terdapat satu pihak yang keberatan, maka sekolah tatap muka tidak dapat dijalankan.
