Porostimur.com – Jakarta: Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting mengungkapkan, sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI), Sukarno sempat gusar ketika partai berideologi marhaenisme itu diisi tokoh-tokoh yang dianggapnya sudah tua dan tidak progresif revolusioner. Maka dari itu, kata dia, pada Kongres PNI 1963 di Purwokerto, sejumah tokoh PNI disingkirkan.
“Yang mengejutkan, para aktivis PKI (Partai Komunis Indonesia) justru dimasukkan dalam kepengurusan PNI. Misalnya Karim DP, Satya Graha, Walujo, Djarwoto. Bahkan mereka menduduki posisi-posisi penting di dalam kepengurusan partai dan media massa. Inilah yang disebut PKI berjaket PNI,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas tersebut di Jakarta, Kamis (30/9).
Selanjutnya, menurut Ginting, ketika sidang Badan Pekerja Kongres (BPK) 1 PNI di Bandung pada 1964, PNI menafsirkan marhaenisme sebagai marxisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia. Keputusan itu dikenal dengan istilah Deklarasi Marhaenis.
Di situ, lanjut Ginting, PNI menonjolkan unsur marxisme sebagai suatu paham revolusioner yang berdiri di atas sendi-sendi aksi massa yang revolusioner. Maka, unsur buruh dan tani ditetapkan sebagai soku guru partai dengan tidak mengurangi peranan golongan-golongan progresif revolusioner lainnya. Sekaligus menyingkirkan unsur-unsur nonmarhaenisme di dalam kepemimpinan partai.
Sejarah PKI Berjaket PNI Minta HMI Dibubarkan
