Menurut Ginting, TNI dan sejumlah partai Islam, tidak menyukai perubahan PNI menjadi semakin ke kiri dan menyatu dengan PKI. Hal itu juga sudah terlihat sejak 1958, sambung dia, ketika Sukarno dan Angkatan Darat berbeda sikap dalam menyelesaikan masalah PRRI/Permesta.
“Para pemimpin Angkatan Darat lebih cenderung menghendaki penyelesaian secara damai. Sedangkan Sukarno berpendapat rehabilitasi terhadap pemberontak hanya mungkin dengan penyerahan mereka terlebih dahulu,” kata kandidat doktor ilmu politik Unas itu.
Kemudian, kata Ginting, Sukarno mencari dukungan dari PKI dan Nahdlatul Ulama (NU). Di sisi lain, Sukarno malah lebih dekat dengan PKI daripada dengan PNI. Ginting menyebut, Sukarno mengontrol dengan memperkuat kedudukan Ruslan Abdul Gani dalam kepemimpinan PNI. Namun, hal itu tetap tidak efektif. Ruslan dianggap kurang progresif revolusioner.
“Alasan itulah yang digunakan untuk memasukan aktivis PKI, seperti Karim DP dan lain-lain ke dalam PNI. Itulah PKI berjaket PNI,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan politik di sejumlah media massa.
Dari situlah, kata Ginting, PNI sebagai pemenang Pemilu 1955 justru dianggap sebagai pengikut setia PKI. Hal ini, karena pengurus PNI nyaris tanpa kreasi dan imajinasi. PNI, sambung dia, mengeluarkan rumusan-rumusan copy paste milik PKI. Misalnya, ikut-ikutan membuat tuntutan bubarkan ABRI, bubarkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), istilah setan kota, kapitalis birokrat, dan lain-lain.
Ginting menyampaikan, hal itu juga dikemukakan oleh Ketua Umum PNI Ali Sastroamijoyo pada ulang tahun ke-45 PKI. Dia menyatakan, PNI bersedia bekerja sama dengan PKI. Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 1959-1960, sudah terang-terangan menyatakan ketidaksukaan kedekatan Sukarno dengan PKI. Hatta akhirnya mundur dari posisi wakil presiden, karena Sukarno dianggap sudah tidak bisa diberitahu lagi.
“Termasuk keputusan Sukarno yang otoriter, membubarkan dua partai, yakni Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia), karena berbeda sikap dengan dirinya. Bahkan dianggap terlibat mendukung PRRI/Permesta pada 1958-1959,” ujar pengamat politik dari Unas ini.
Sejarah PKI Berjaket PNI Minta HMI Dibubarkan
