Porostimur.com, Ambon – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, merespons aksi damai yang digelar Forum Musyawarah Masyarakat Adat Kecamatan Tanimbar Selatan di depan Kantor Gubernur Maluku, Kamis (2/7/2026). Dalam dialog bersama massa aksi, Vanath menyinggung posisi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sebagai Ketua Partai Gerindra Maluku, sekaligus menyoroti semakin terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan strategis.
Pernyataan itu disampaikan saat Pemerintah Provinsi Maluku menerima aspirasi masyarakat adat yang menolak pengalihan status tanah adat menjadi tanah negara dan meminta pengakuan terhadap hak ulayat dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Singgung Komunikasi dengan Pemerintah Pusat
Menanggapi pertanyaan massa terkait penanganan sejumlah peserta aksi yang sempat diamankan aparat, Vanath mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi antara pemerintah pusat dengan Gubernur Maluku.
Menurutnya, Hendrik Lewerissa memiliki posisi strategis sebagai Ketua Gerindra Maluku, sementara Ketua Umum Partai Gerindra saat ini dijabat Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Bisa jadi Gubernur sebagai Ketua Gerindra di Maluku ditelepon. Mungkin saja mereka telepon dari atas. Yang ditangkap kemarin itu orang kita,” ujar Vanath di hadapan massa aksi.
