“Perbaiki tata cara administrasi, jangan main seenaknya aja kalau menyusun anggaran,” ujarnya.
Ketika diminta menyebutkan OPD, Refra hanya menyebutkan secara umum tanpa spesifik menyebutkan secara jelas, dengan dalih ini sebagai warning untuk APBD 2023.
Oleh sebab itu, secara tegas Refra mengingatkan kembali, jangan ada monopoli anggaran oleh OPD satu terhadap OPD yang lain, ini menjaga kesetaraan dan kebersamaan terhadap pengelolaan APBD.
‘Sehingga peruntukan pengelolaan pembangunan dan agenda pembangunan pemerintah sepantasnya berjalan dengan baik sesuai harapan kita semua,” tandas Legislator Dapil Maluku VI tersebut. (Vera)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
