Porostimur.com, Ambon – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, diindikasikan memilah-milah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan kebijakan APBD 2022.
Akibatnya, ada monopoli anggaran oleh OPD tertentu, padahal seyogyanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dibagi secara proporsional agar dapat mensukseskan program pemerintah daerah untuk kemaslahatan masyarakat.
Jika ada OPD yang mendapatkan anggaran berlebihan atau fantastis patut dipertanyakan kinerja Bappeda turut mendukung program kepala daerah, atau bekerja dengan prinsip “ASAL BAPAK SENANG”.
Kekesalan atas kinerja Bappeda tersebut, dituangkan Mu’min Refra Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa yang juga merupakan fraksi gabungan antara PPP dan PKB ini, Kamis (1/12/2022).
“Bappeda harus bisa mendesain progam pembangunan yang mengakomodasi semua OPD untuk menjaga keseimbangan dan kebersamaan, jangan seenaknya,” tukas Refra.
Refra yang dahulu berprofesi sebagai salah satu staf ahli menteri tersebut, mengungkapkan, umumnya dan utamanya program fisik maupun non fisik yang telah diagendakan oleh OPD sepantasnya dapat diakomodasi secara komperhensif.
Untuk itu kata Refra, perencanaan pembangunan ke depan yang dibiayai oleh APBD, sepantasnya memperhatikan keseimbangan OPD, jangan memilah dan membuat kinerja menjadi tidak maksimal.
