Ada Isu Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Dinas Pendidikan Maluku Utara, HCW Minta KPK Segara Bergerak

oleh -519 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan Untuk menyelidiki adanya kabar tentang pungutan liar atau jual beli jabatan di lingkungan Dinas Pindidikan Provinsi Maluku Utara yang belakangan berhembus di ruang publik.

“Informasi ini menyebar di media sosial seperti di facebook dan WhatsApp, bahkan di media online. Bahwa ada dugaann terjadi trasaksi Jual beli jabatan, khususnya jabatan Kepala Sekolah SMA dan SMK di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Dengan ada informasi ini, HCW kemudian bergerak cepat untuk mendeteksi dan mengkroscek kebenarannya di lapangan guna memastikan secara langsung apa benar dugaan trasaksi jual beli jabatan kepala sekolah benar atau tidak,” ungkap Direktur HCW, Rajak Idrus kepada jurnalis porostimur.com, Kamis (9/9/2021).

“Yang jelas teman-teman HCW sudah bergerak di kabupaten/kota Untuk mengkroscek dan mendata kebenaran informasi tersebut. HCW sebagai lembaga anti korupsi yang sudah berdiri sejak tahun 2015 tidak mau asal bunyi tanpa data. Kenapa kita fokus ke informasi ini, karena hal tersebut juga masuk pada trasaksi suap penyelenggara negara yang merugikan orang lain, untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Pergerakan HCW di lapangan untuk mendata sekaligus membantu pihak penegak hukum seperti KPK, Polisi dan Jaksa guna memproses secara hukum jika ada terjadi dugaan korupsi di dalamnya,” bebernya.

Baca Juga  Sambut Baik Revitalisasi Benteng Victoria, Menteri PUPR Utus Tim ke Ambon

Rajak menegaskan, terhadap dugaan kasus ini, HCW meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat di lapangan guna memastikan informasi tersebut.

HCW juga meminta agar polisi dan jaksa juga harus bergerak untuk mengecek informasi ini.

“Tim kami masih bergerak di lapangan. Jika ada isu jual beli jabatan seperti ini, bagusnya kalau semua lembaga hukum ikut bergerak. Kita turan dan cek sama-sama hingga di lapangan, biar cepat pergerakannya. Bila perlu melibatkan semua stakeholders seperti media massa, LSM dan masyarakat biar cepat pergerakannya,” tukasnya.

Rajak menegaskan, ada dugaan kuat yang HCW dapat bahwa praktek jual beli jabatan sudah tidak asing lagi dan hal itu sering terjadi setiap mumentum apapun.

“HCW sudah mencuim sejak lama kalau di Maluku Utara. Untuk itu saya minta KPK agar bergerak hingga ke Maluku Utara sebab dugaan praktek jual beli jabatan bukan hanya di daerah Jawa kata Rajak.

“Jika satu minggu yang lalu KPK melakukan OTT terkait dengan jual jabatan kepala desa di daerah Probolinggo, maka di Maluku Utara ada dugaan praktek jual beli jabatan kepala sekolah. Harapan Saya KPK jangan hanya membuktikan taringnya di wilaya Jawa, tapi juga di Maluku Utara sebab Maluku Utara lebih rawan daripada Jawa,” imbuhnya.

Baca Juga  Aliansi Masyarakat Peduli Kampung Desak Bupati Turunkan Kades Tegono.

Rajak menambahkan, sesuai pemberitaan dan informasi yang menyebar, memang pada 3 Maret 2021, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin A. Kadir melantik 129 Kepala Sekolah SMA/SMK.

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Hotel Sahid Bela Ternate. Saat itu Sekda didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Idrus Assegaf, dan kepala Dikbud Imam Makhdy Hasan.

Seiring berjalan waktu, kini muncul isu tak sedap terkait pelantikan para kepala sekolah tersebut. Isu tak sedap itu menyebutkan terjadi jual beli jabatan Kepsek.

“Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang calon kepala sekolah asal Kabupaten Halmahera Selatan yang gagal dilantik bahwa dirinya gagal dilantik lantaran tidak memenuhi permintaan salah satu oknum Dinas Pendidikan Provinsi Malut untuk menyerahkan uang sebesar Rp6 juta agar dapat dilantik menjadi kepala sekolah,” ungkapnya.

Rajak yang akrab disapa Jack ini menambahkan, waktu mau pelantikan, calon kepala sekolah itu dihubungi salah satu oknum yang mengaku dari Dinas Pendidikan Maluku Utara dan meminta uang Rp6 juta jika ingin lolos jadi kepala sekolah. Tapi dia tidak mau, akhirnya dia tidak jadi dilantik.

“Bukan dirinya saja yang ditelpon oknum yang mengaku dari Dinas Pendidikan Provinsi Malut itu, tetapi beberapa temannya juga ditelepon yang bersangkutan dengan permintaan yang sama. Bahkan ada yang diminta untuk menyetor uang belasan juta sebagai mahar jadi kepala sekolah,” ujarnya.

Baca Juga  Satroni rumah kosong, 2 warga dibekuk Timsus Tarsius

Jack menuturkan, sesuai pemberitaan media massa, keterangan serupa juga disampaikan salah satu Kepsek di Kota Ternate yang membenarkan informasi terkait isu jual beli jabatan kepsek tersebut.

Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud menyebut, praktik jual beli jabatan oleh oknum-oknum tertentu, diduga sudah berulang kali dilakukan.

“Saya menduga praktek semacam itu sudah berulang kali dilakukan oknum tertentu. Terkait isu jual beli jabatan Kepsek itu, sudah disampaikan oleh sekitar enam kepala sekolah kepada saya. Makanya saya harap gubernur mengevaluasi Kadis Pendidikan,” ujarnya.

Kuntu meyebut ada kepala sekolah yang dilantik, padahal yang bersangkutan belum memilikik Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) sebagai syarat menjabat Kepla Sekolah.

“Ada Kepala Sekolah yang dilantik belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Padahal NUKS itu kan persyaratan untuk menjadi kepala sekolah. Bagaimana pendidikan kita bisa maju, kalau pengangkatan Kepsek saja seperti ini. Makanya Kadis Pendidikan sudah layak dievaluasi,” kata Kuntu. (sarjan)

No More Posts Available.

No more pages to load.