Aktivis menilai dugaan perubahan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi berpotensi menjadi cacat hukum yang bisa membatalkan seluruh izin operasional perusahaan.
“Jika integritas dokumen dasar terguncang, maka izin operasional yang bergantung pada dokumen itu juga runtuh,” sebut laporan itu.
Yohanes menyebut persoalan ini sebagai “cacat struktural yang mengancam identitas hukum perusahaan sebagai entitas tambang.” Publik pun mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah perusahaan tambang berskala besar beroperasi jika fondasi legalitasnya diduga bermasalah.
Dugaan Tambang Terselubung
Ancaman berikutnya adalah dugaan adanya aktivitas pertambangan di luar izin teknis yang selama ini dibantah perusahaan. Pada persidangan terkait sengketa lahan dengan PT WKM di PN Jakarta Pusat, ahli pertambangan independen Ougy Dayyantara mengungkap temuan galian hingga kedalaman 20 meter dan pembukaan jalan lebih dari 100 meter.
Temuan itu dinilai jauh melampaui definisi pekerjaan sipil dan diduga merupakan aktivitas tambang yang tidak termuat dalam RKAB dan di luar kewenangan Kepala Teknik Tambang.
“Yang terlihat di lapangan tidak lagi sejalan dengan klaim perusahaan,” ungkap ahli.
Para aktivis menyebut kegiatan penggalian tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang berpotensi berujung pada penangguhan operasi atau sanksi administratif mendalam. Narasi perusahaan bahwa kegiatan itu merupakan pembangunan jalan hauling dinilai tidak lagi relevan di hadapan bukti lapangan.
