Konflik Adat dan Erosi Lisensi Sosial
Di luar aspek hukum dan teknis, laporan menyoroti memburuknya hubungan PT Position dengan komunitas adat Maba Sangaji, terutama setelah sebelas warga ditangkap karena memprotes aktivitas perusahaan.
Bagi aktivis, penangkapan tersebut menjadi titik kulminasi konflik sosial yang menggerus lisensi sosial perusahaan untuk beroperasi. Perusahaan menyebut warga bukan perwakilan resmi komunitas lingkar tambang, tetapi pernyataan itu justru dipandang sebagai upaya memutus hubungan moral dengan masyarakat terdampak.
“Lisensi sosial berada pada titik terendah,” kata Yohanes.
Warga Maba Sangaji bahkan menyebut perusahaan “tidak lagi memiliki legitimasi sosial” karena dinilai mengabaikan penolakan warga dan memilih merespon melalui pendekatan hukum.
Narasi Positif Perusahaan Mulai Dipertanyakan
Laporan aktivis juga menyertakan Matrix Dekonstruksi yang mematahkan klaim positif perusahaan terkait kontribusi ekonomi, CSR, hingga hubungan harmonis dengan masyarakat.
Klaim pertumbuhan PDRB atau penciptaan lapangan kerja disebut tidak memiliki nilai hukum jika legalitas dasar perusahaan cacat. Sementara itu, klaim sosial dinilai timpang karena suara kritis warga diproses secara hukum, bukan dilibatkan dalam dialog.
Temuan ahli di lapangan memperkuat dugaan bahwa aktivitas pertambangan yang sebenarnya terjadi dikemas sebagai proyek infrastruktur untuk meredam sorotan publik.
