Aktivis Perempuan Nilai Penunjukan Perwira TNI Aktif sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat Melanggar Hukum

oleh -283 views
Link Banner

Porostimur.com, Ambon – Aktivis perempuan asal Negeri Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Christina Rumahlatu mengatakan, pengakatan Pj Bupati SBB yang sementara berstatus sebagai perwira tinggi (Pati) masih aktif yakni, Brigjen Andi Chandra merupakan bentuk pelangaran hukum dan penghianatan terhadap agenda reformasi yakni penghapusan dwi fungsi ABRI.

Hal ini disampaikan Cristina guna menyikapi Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 113. 81-1164 Tahun 2022 tentang pengakatan Pejabat Bupati Seram Bagian Barat.

“TNI aktif harusnya tidak menjalankan tugas ganda dalam ruang sipil karena sangat mengancam dan merugikan masa depan demokrasi di tanah saka mese nusa dan ini merupakan suatu tindakan penghianatan terhadap agenda reformasi,” tuturnya, Selasa (24/5/2022).

Baca Juga  Prambanan Jazz Festival 2020 Hanya Digelar Secara Online

Menurut Christina keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sarat akan kepentingan politik praktis menuju 2024 dan inkonsistensi terhadap profesionalisme TNI.

“Jangan hanya karena menyongsong konstentasi politik 2024 lalu segala cara dihalalkan. Padahal masih banyak lulusan-lulusan terbaik anak negeri dari karir sipil yang bisa mendudiki jabataan itu. Apalagi dalam UU 34 Tahun 2004 Tentang TNI, mengatur tegas bahwa TNI dilarang berpolitik praktis sebagai bagian dari profesionalitas TNI sehingga praktik-praktik ini wujud inskonsistensi terhadap profesionalisme TNI,” tukasnya.

Christina menilai komunikasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat memberi konfirmasi kepada publik adalah sebuah konfirmasi politik yang telah disengaja.

“Loh kan Mahfud sendiri yang mengatakan bahwa TNI aktif dilarang menduduki jabatan sipil ketika konfimasi pertama, karena itu bertentangan dengan Pasal 47 UU No 34 Tentang TNI. Lalu kenapa pas memberikan konfirmasi kedua beliau malah membenarkan tindakan tersebut, harusnya Mahmud bukan hanya mengkonfimasi untuk sekedar pemberitahuan tetapi beliau harus menjelaskan UU ini dengan jelas kepada publik,” katanya.

Christina bilang, kementrian seharusnya menjadi contoh dan bukan malah membuat masyarakat menjadi bingung.

Baca Juga  Personil Detasemen Gegana Brimob Maluku Patroli ke Tempat Penyimpanan Vaksin Covid-19

“Jangan segala sesuatu dipolitisasi hanya untuk kepentingan 2024. Karena nanti rakyat SBB yang menjadi korban. Harusya setingkat kementerian bisa memberikan contoh komunikasi politik yang baik kepada masyarakat sebagai bagian dari edukasi politik. Bukan malah membuat masyrakat kebingunan,” paparnya.

Chrisrina menambahkan, momen Pj Kepala Daerah SBB harus direspon sebagai ajang pembangun SBB yang lebih baik bukan hanya sekedar kepentingan politik semata.

“Sebagai anak kandung dari bumi Saka Mese Nusa, aya tegaskan jabatan Pj SBB ini jangan hanya menjadi momen pertarungan politik semata, tetapi harus dipandang sebagai peluang pembangunan lewat kepemimpinan yang berintegritas dan menjujung tinggi harkat dan martabat masyarakat, agar SBB dapat keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan,” pungkasnya. (Keket)