batas negara tidak berlaku bagi udara.
Mereka tidak perlu membaca peta untuk mengetahui bahwa Indonesia dan Malaysia adalah dua negara berbeda. Paru-paru mereka sudah lebih dulu mengajarinya.
Dan di sinilah kalimat Anies Baswedan yang dulu dianggap lucu itu menjadi terasa lain.
“Angin tak punya KTP.”
Benar.
Tetapi rupanya bukan hanya angin yang tidak punya KTP.
Asap pun tidak.
Ia tidak tahu mana wilayah yang masuk administrasi pemerintah pusat, mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ia tidak peduli siapa gubernurnya, siapa bupatinya, atau siapa yang sedang duduk di kursi pemerintahan.
Asap hanya mengikuti hukum alam.
Dan hukum alam, sayangnya, tidak pernah ikut kampanye politik.
Mungkin karena itu kita sering terlambat memahami persoalan lingkungan. Kita sibuk bertanya: ini wilayah siapa? Ini masuk wilayah mana?
Padahal alam bertanya dengan bahasa yang berbeda:
Udara ini dihirup siapa?
Di Jakarta, pertanyaan itu pernah terasa sangat politis. Ketika kualitas udara memburuk, orang mencari siapa yang harus disalahkan. Kendaraan bermotor dituding. Industri diperiksa. Angin dipersoalkan. Pemerintah diminta bertanggung jawab.
Semuanya masuk akal.
Tetapi ada satu yang sering terlupakan: udara tidak pernah bekerja sendirian di dalam pagar kota.
