Keempat, nepotisme di era Orde Baru cukup marak. Keluarga Cendana dan kolega dituduh menguasai secara vulgar alokasi APBN. Mereka mengendalikan perputaran bisnis. Tidak ada yang berani kontrol dan mencegahnya.
Kelima, pemilu tidak jurdil. Hasil pemilu diatur. Golkar selalu menang. PPP dan PDI dibonsai. Rakyat dipaksa untuk memilih Golkar. Maka, Golkar selalu menang karena menjadi partai penguasa. Suasana pemilu mencekam. Jauh dari pesta yang menggembirakan.
Keenam, Orde Baru adalah orde sentralisasi. Semua dikendalikan dari pusat. Pemerintah daerah tidak mendapat bagian yang adil dan proporsional sesuai dengan harapan mereka.
Inilah sebagian alasan mengapa Soeharto dipaksa untuk turun. Setelah turun, lahirlah era reformasi. Kebebasan dibuka dan UUD 1945 pun diamandemen. Bahkan empat kali berturut-turut. 1999, 2000, 2001 dan 2002. Akhir-akhir ini sedang diwacanakan untuk diamandemen lagi. Pro-kontra terjadi.
Setelah era reformasi lahir, apakah Indonesia menjadi lebih baik?
Di era Orde Baru korupsi merajalela. Sekarang, tidak kalah merajalelalnya. Sulit kita menemukan inatitusi dan lembaga negara yang tidak korup. Bahkan korupsinya lebih masif. Sampai ada anekdot: “dulu orang korupsi di bawah meja. Sekarang semeja-mejanya ikut dikorupsi”.
