Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBN selalu mengandung biaya peluang (opportunity cost). Ketika negara memilih membelanjakan ratusan triliun rupiah untuk satu program, pada saat yang sama terdapat kebutuhan lain yang harus menunggu. Pertanyaannya bukan apakah MBG penting, melainkan apakah keseimbangan prioritas anggaran telah benar-benar mencerminkan amanah konstitusi.
Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan dan belum memperoleh rehabilitasi yang memadai. Kesenjangan mutu pendidikan antardaerah masih menjadi persoalan serius. Banyak sekolah menghadapi keterbatasan laboratorium, perpustakaan, dan sarana pembelajaran. Pada saat yang sama, muncul laporan bahwa puluhan ribu calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang karena kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Semua fakta tersebut menggambarkan bahwa amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih menghadapi tantangan besar.
Konstitusi tidak memerintahkan negara hanya memberi makan anak-anak Indonesia. Konstitusi juga mewajibkan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan bangsa tidak lahir hanya dari asupan gizi. Ia dibangun melalui sekolah yang layak, guru yang kompeten, pendidikan tinggi yang terjangkau, laboratorium yang memadai, perpustakaan yang hidup, riset yang berkembang, dan kesempatan belajar yang terbuka bagi setiap anak tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi keluarganya.
