Kebingungan arah di puncak kekuasaan akan menjalar menjadi ketidakpastian di seluruh lapisan negara. Dan dari ketidakpastian itulah kepercayaan perlahan terkikis.
Kedua, ketertiban di dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Negara tidak selalu runtuh dari luar; ia lebih sering rapuh dari dalam—oleh tarik-menarik kepentingan, kompromi yang tidak jujur, dan koalisi yang lebih sibuk menjaga bagiannya masing-masing daripada menjaga arah bersama.
Di titik ini, pemimpin bukan hanya pengelola kebijakan, tetapi penjaga disiplin politik. Ia harus memastikan bahwa negara tidak berbicara dalam banyak suara yang saling melemahkan dirinya sendiri.
Disiplin itu juga menuntut keberanian untuk menghentikan praktik akomodasi kekuasaan yang berlebihan. Dalam negara yang sehat, orang dipilih untuk mengisi jabatan karena kecakapan dan kebutuhan institusi. Dalam negara yang rapuh, jabatan justru diadakan untuk mengakomodasi orang. Struktur membesar, biaya bertambah, tetapi kapasitas negara tidak ikut menguat.
Karena itu, ukuran utama pengisian jabatan haruslah kebutuhan negara, bukan kebutuhan politik. Sebab ketika jabatan lebih berfungsi sebagai alat distribusi kekuasaan daripada instrumen pelayanan publik, yang melemah bukan hanya birokrasi, melainkan kewibawaan negara itu sendiri.
