Isu tersebut selanjutnya mendapat perhatian berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat, akademisi, praktisi transportasi hingga anggota DPRD Maluku.
Mereka mendorong adanya transparansi mengenai mekanisme perhitungan tarif, dasar regulasi yang digunakan, serta pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan operator kapal.
Melalui pemanggilan yang dijadwalkan Senin pekan depan, Dishub Provinsi Maluku berharap seluruh pihak dapat memberikan penjelasan secara terbuka sehingga polemik tarif kapal cepat Tulehu–Amahai memperoleh titik terang.
Pertemuan tersebut sekaligus diharapkan menjadi ruang evaluasi terhadap sistem penetapan tarif dan kualitas pelayanan angkutan laut pada lintasan Tulehu–Amahai.
Hingga berita ini diterbitkan, PT Dharma Indah maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Kepala Dishub Provinsi Maluku maupun rencana pemanggilan tersebut.
Porostimur.com akan terus mengupayakan konfirmasi dari seluruh pihak terkait untuk memastikan pemberitaan tetap berimbang.
(Josian Kakisina)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
