BAM DPR RI menyatakan akan memperjuangkan hal tersebut bersama Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri.
Selain itu, pembangunan infrastruktur strategis seperti kantor Polda dan Kodam di Maluku Utara turut dibahas. Pemerintah daerah disebut telah menyiapkan anggaran, namun masih terkendala pada ketersediaan lahan yang memerlukan proses pelepasan aset melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
BAM mendorong percepatan proses tersebut agar pembangunan bisa segera direalisasikan.
Pertumbuhan Tinggi, Tantangan Pemerataan
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Maluku Utara mencatatkan kinerja ekonomi yang impresif. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah ini pada kuartal III 2025 mencapai 39,1 persen (year-on-year), tertinggi secara nasional, didorong sektor industri pengolahan berbasis nikel.
Investasi besar di sektor pertambangan dan hilirisasi nikel turut meningkatkan pendapatan daerah serta membuka lapangan kerja. Namun, Aher mengingatkan bahwa tingginya pertumbuhan harus diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kualitasnya apakah inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, BAM DPR RI menekankan pentingnya penerapan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.
