Porostimur.com, Sofifi – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bumi Hijrah (Unibrah) Maluku Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar secepatnya memeriksa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait dugaan izin tambang.
“Kami mendesak KPK agar secepatnya menindaklanjuti laporan JATAM dengan memeriksa dugaan korupsi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berkaitan dengan pencabutan dan menghidupkan izin perusahaan tambang,” tegas Presiden Mahasiswa Unibrah Amirudin A. Muhammad, Kamis (28/3/2024).
Amirudin bilang, Menteri Investasi Bahlil, sebagaimana mengacu pada laporan JATAM bahwa pencabutan ribuan izin tambang tak lain merupakan bagian dari upaya konsolidasi perusahaan tambang dan percepatan pengerukan komoditas tambang.
Alih-alih didasari penyelamatan lingkungan, kata dia, perlindungan hak warga dan evaluasi atas carut marut proses perizinan tambang, pencabutan izin ini jelas dalam rangka untuk mempercepat pengerukan di tapak-tapak tambang, termasuk di Maluku Utara.
“Ditambah lagi ada jaminan proses perizinan yang lebih singkat dan mudah untuk perusahaan yang mau masuk ke konsesi yang sudah dicabut itu,” ujarnya.
Menurut Mahasiswa Ilmu Pemerintahan itu, ketika terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi, hal itu sesungguhnya menyalahi prosedur substansi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
