“Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19,” kata BEM Unnes.
Tak hanya Ma’ruf, BEM Unnes juga memberikan julukan bagi Ketua DPR Puan Maharani sebagai ‘Queen of Ghosting’.
Mereka menilai pelbagai produk legislasi yang dihasilkan di tengah pandemi tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.
“Contohnya UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya,” ungkap mereka.
Selain itu, BEM Unnes juga menjuluki Presiden Jokowi sebagai ‘King of Lips Service’.
Julukan senada juga sempat diberikan oleh BEM UI terhadap Jokowi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah selama ini.
Menurut BEM Unnes, Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dikarenakan perbandingan antara janji dan fakta yang dikemukakan Presiden Jokowi kontradiktif satu sama lain.
“Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal,” ujar mereka.
