Menurutnya, kesiapan perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi atas peran Ombudsman RI Perwakilan Maluku yang selama ini terus mengawal perbaikan tata kelola pelayanan publik di daerah.
Pendidikan Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Dalam kesempatan tersebut, Hendrik mengakui masih terdapat sejumlah persoalan strategis di sektor pendidikan yang memerlukan penanganan serius. Di antaranya pemerataan distribusi guru, penyelesaian sertifikasi aset sekolah, hingga masih adanya SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat.
Menurut Hendrik, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen mengupayakan dukungan anggaran guna mempercepat proses sertifikasi aset daerah sehingga persoalan administrasi aset sekolah dapat segera dituntaskan.
Selain itu, pembenahan SMA Siwalima juga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Ia menegaskan, sekolah unggulan tersebut harus kembali diarahkan sesuai tujuan dan filosofi awal pendiriannya sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia Maluku yang berkualitas.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Boy Kaya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku beserta jajaran staf.
