Oleh: Made Supriatma, Peneliti, jurnalis lepas dan visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura
Satu hal yang hilang dari perbendaharaan kata politik Indonesia adalah kesenjangan (inequality). Seingat saya, kata ini sempat marak pada tahun 1980-90an. Kala itu Indonesia masih di bawah Orde Baru. Kesenjangan kaya dan miskin di Indonesia sangat besar.
Kalau Anda bicara kesenjangan, hampir pasti Anda akan diberikan angka kesenjangan pendapatan (income inequality), yang angkanya menunjukkan moderat. Yang biasa dipakai adalah koefisien Gini, yang menunjukkan kesenjangan pendapatan yang tidak terlalu tinggi.
Koefisien Gini Indonesia per Maret 2025 adalah 0,375 (semakin mendekati 1 semakin ekstrim). Ada perbedaan antara koefisien Gini perkotaan (0,395) dan pedesaan (0,299). Kesenjangan jauh lebih tinggi di perkotaan, sementara di desa, orang hidup dengan pendapatan lebih merata.
Kesenjangan juga terjadi pada skala regional. Kesenjangan pendapatan di Jakarta sangat tinggi, yakni 0,44. Sementara di Yogyakarta dan Jawa Barat juga tinggi yakni 0.42. Daerah-daerah lain khususnya yang di pedesaan bisa memiliki kesenjangan 0.29.
Namun semua ini akan berubah kalau kita bicara tentang kesenjangan kekayaan (wealth inequality). Ini adalah konsentrasi penguasaan kekayaan. Indonesia mengalami kesenjangan yang amat ekstrem dalam soal kesenjangan penguasaan kekayaan. Misalnya, golongan 1% Indonesia menguasai 60% kekayaan seluruh negara. Empat orang terkaya Indonesia menguasai kekayaan setara dengan kekayaan 100 juta rakyat kalangan terbawah. Atau, 0,02% pemilik akun bank menguasai lebih dari setengah total simpanan.
