Ia mengungkapkan, pada tahun anggaran 2026 terdapat empat persil tanah yang menjadi target sertifikasi. Selain KUA Amalatu, tim juga akan menyasar sejumlah lokasi lain dalam waktu dekat.
“Insya Allah besok kita lanjutkan pengukuran tanah KUA Seram Barat, kemudian KUA Taniwel dan mess KUA Taniwel. Target kita, seluruh aset ini segera tersertifikasi agar status hukumnya jelas dan aman,” tegasnya.
Langkah ini dinilai penting, mengingat banyak aset negara di daerah yang selama ini belum memiliki dokumen kepemilikan yang kuat, sehingga rawan sengketa atau klaim dari pihak lain.
Proses Ketat, Libatkan Warga dan Desa
Dari sisi teknis, pihak BPN SBB memastikan bahwa proses pengukuran dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur kadaster. Setiap batas tanah diverifikasi langsung di lapangan dengan melibatkan masyarakat sekitar dan pemerintah desa.
“Kami memastikan setiap titik koordinat dan luasan tanah terekam dengan akurat. Verifikasi batas juga dilakukan bersama warga untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari,” jelas perwakilan BPN di lokasi kegiatan.
Pendekatan partisipatif ini menjadi kunci agar proses sertifikasi tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat setempat.
Jaminan Optimalisasi dan Pelayanan Publik
Sementara itu, pihak KPKNL Ambon menegaskan bahwa sertifikasi aset KUA merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara.
