Bupati juga menekankan pentingnya integrasi antara telaah kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan riil masyarakat. Mulai dari petani, nelayan, pelaku pariwisata, koperasi, industri, hingga petugas kesehatan, tenaga pendidik, termasuk masyarakat di desa (ohoi).
“Visi Maluku Tenggara yang Mandiri, Cerdas, Demokratis, dan Berkeadilan menuju Maluku Tenggara Hebat sudah sangat jelas. Semua kebijakan harus menyentuh setiap elemen sosial dan ekonomi masyarakat, dari wilayah perkotaan hingga pelosok,” imbuhnya.
Thaher Hanubun menambahkan, kebijakan yang dirancang tidak perlu banyak, tetapi harus tepat sasaran, relevan terhadap persoalan, dan berbasis pada data yang jelas. Prinsip efisiensi anggaran juga ditekankan, dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Tidak semua yang diinginkan harus diwujudkan. Yang terpenting, kita mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan,” pungkasnya. (red/mcmalra/adolof)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
