“Kita memprediksi bahwa transfer dari pusat akan segera terealisasi, dan setiap kabupaten/kota dapat menerima antara 15 hingga Rp 20 miliar pada tahun 2025,” jelas Sherly.
Sherly menjelaskan bahwa pemerintah provinsi tengah merancang skedul cicilan untuk pembayaran utang DBH kepada masing-masing kabupaten/kota, agar proses pembayaran dapat lebih terstruktur dan terencana. “Saya akan memberikan skedul, kapan akan dicicil kepada kabupaten/kota masing-masing untuk tahun 2025, dan kapan penyelesaiannya ke depan,” tambahnya.
Dia juga bilang bahwa jika terdapat kelebihan anggaran di tahun 2025 ini, ia berencana untuk melunasi utang DBH tahun 2023 dan 2024. “Yang saya bayangkan adalah `utang DBH 2025, jika ada kelebihan baru saya bayar hutang DBH 2023 dan 2024, sehingga ketika saya selesai tidak ada hutang DBH di periode saya,” paparnya.
Di lain sisi, Sherly mengakui ketidakpastian mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU yang masuk, sehingga ia memilih untuk melakukan pembayaran secara bertahap. “Karena kadang saya tidak tahu PAD masuk atau DAU, jadi amannya di Rp 15 miliar,” tutupnya. (red/hi)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
