“Kita dihadapkan pada kewajiban menganggarkan sektor pendidikan dan kesehatan sesuai ketentuan, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur juga sangat besar,” kata Bassam.
Beban Belanja Pegawai dan Pilihan Sulit
Di sisi lain, meningkatnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) turut membebani struktur APBD. Saat ini, belanja pegawai di Halmahera Selatan berada pada kisaran 37 hingga 40 persen dari total anggaran daerah.
Meski sejumlah daerah mulai mengambil langkah merumahkan PPPK, Bassam menegaskan kebijakan tersebut tidak akan diambil di wilayahnya.
Menurutnya, keberadaan PPPK—terutama tenaga kesehatan dan guru di pelosok—memiliki peran penting tidak hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam menjaga perputaran ekonomi desa.
“Kita memahami betul bahwa tenaga kesehatan di puskesmas dan para guru di sekolah-sekolah membelanjakan pendapatan mereka di desa-desa. Kalau mereka dirumahkan, siapa lagi yang akan membelanjakan uang di desa-desa itu?” ungkapnya.
Jaga Daya Beli, Stabilkan Ekonomi Daerah
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Halmahera Selatan memilih fokus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui daya beli.
Bassam menilai, aparatur sipil negara yang menerima gaji dari APBD saat ini menjadi motor utama perputaran ekonomi di daerah.
