Ketua DPRD Ambon itu juga menyoroti bahwa sebagian besar dana transfer yang masih diterima bersifat non-fisik, dan umumnya terserap untuk belanja pegawai. Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah semakin sempit, terutama untuk pembiayaan sektor produktif dan pembangunan infrastruktur.
“Non-fisik itu rata-rata untuk belanja pegawai, jadi tidak ada lagi yang bisa dikelola langsung oleh pemerintah kota,” ujar Tamaela.
Ia menambahkan, fenomena serupa tidak hanya terjadi di Ambon, tetapi juga di banyak daerah di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan strategi adaptif agar postur APBD tetap realistis dan sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional.
Dalam kegiatan tersebut, DPRD Kota Ambon turut melakukan pendalaman materi bersama narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang juga merupakan putra daerah.
Diskusi berfokus pada strategi penyesuaian postur APBD dengan kondisi keuangan daerah, termasuk kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampak penurunan dana transfer pusat.
“Pendalaman tugas ini untuk menyamakan persepsi agar nanti dalam pembahasan dengan Pemkot, khususnya di KUAPPAS dan komisi, kita sudah seirama dengan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat,” tutur Tamaela.
Tamaela juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan kemudahan akses bagi daerah dalam memperoleh alokasi anggaran melalui kementerian.
