Ketika sistem pemilu mulai dikendalikan oleh pemodal, dan politik butuh biaya tinggi, maka sebagian kekuasaan kemudian satu persatu diwariskan. Diawali dengan kepala daerah yang mencalonkan istri, anak dan menantunya. Hingga kemudian, isu politik dinasti mencapai puncaknya ketika Gibran, putra sulung Jokowi menjadi Walikota dan kemudian wakil presiden.
Politik dinasti sesungguhnya lahir jauh sebelum Gibran jadi calon walikota. Politik dinasti tidak hanya ada di persaingan kepala daerah, tapi juga di partai politik. Bahkan ini lebih vulgar. Karena itu, menjadi kurang tepat jika politik dinasti hanya diarahkan kepada keluarga Jokowi.
Di PDIP, Megawati memberikan hak istimewa kepada putrinya, yaitu Puan Maharani. Di Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) anak sulungnya menjadi ketum partai. Di PAN, setelah tiga periode menjadi ketum, Zulkifli Hasan dikabarkan sedang menyiapkan putrinya untuk menjadi ketum PAN. Di Gerindra, sebagaimana diungkap oleh Bocor Alus Tempo, Prabowo sedang menyiapkan “Hambalang Boys”. Sebutan untuk para adik asuh dan anak-anak ideologis Prabowo. Nama Teddy disebut dalam urutan pertama.
Ketika partai-partai politik dikelola ala korporasi, maka pemilik saham mayoritas yaitu ketum partai akan menjadi penentu keputusan. Partai tidak lagi milik bersama dan dikelola secara demokratis, tapi milik keluarga pemilik saham mayoritas. Pengurus partai menjadi pekerja profesional yang digaji dengan jabatan dan proyek kekuasaan. Sementara para anggota lainnya hanya mendapatkan identitas, solidaritas dan secercah harapan akan adanya peluang untuk dberi kesempatan menjadi pengurus berikutnya.
