Ketimpangan ini melahirkan politik identitas dan resentimen, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh elite politik untuk mempertahankan kekuasaan. Partai politik pun perlahan bergeser dari representasi kepentingan publik menjadi representasi kelompok oligarki.
Budaya Politik yang Rapuh
Dalam perspektif budaya politik, Lucian W. Pye mendefinisikannya sebagai kumpulan sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai masyarakat terhadap sistem politik. Sementara Dahl merumuskannya dalam orientasi-orientasi dasar: rasional atau pragmatis, kooperatif atau konfliktual, percaya atau curiga.
Masalahnya, budaya politik kita hari ini cenderung bergerak ke arah yang rapuh: pragmatis, penuh kecurigaan, dan minim komitmen terhadap nilai bersama. Politik tidak lagi menjadi ruang pembentukan nalar kolektif, melainkan arena transaksi kepentingan.
Ketika dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif dalam budaya politik mengalami degradasi, maka yang tersisa hanyalah praktik politik yang dangkal—tanpa visi, tanpa ideologi, dan tanpa arah.
Partai Politik di Titik Nadir
Kondisi ini mencapai puncaknya ketika partai politik kehilangan fungsi ideologisnya. Kuskridho Ambardi dalam Politik Kartel menjelaskan bagaimana sistem kepartaian pasca-reformasi cenderung membentuk kartel: koalisi tanpa ideologi, minim oposisi, dan lebih mengutamakan kepentingan kolektif elite dibanding kompetisi sehat.
