Dalam sistem seperti ini, hasil pemilu nyaris tidak berpengaruh signifikan terhadap arah kebijakan. Partai-partai justru bersatu dalam kepentingan pragmatis, terutama dalam mengakses sumber daya negara melalui praktik rente (rent-seeking).
Akibatnya, politik mengalami transformasi: dari ideologis menjadi pragmatis, lalu jatuh ke tahap paling rendah—sebagai komoditas. Partai politik tak ubahnya entitas bisnis, di mana kekuasaan diperjualbelikan, dan bahasa politik menjadi alat transaksi.
Kata-kata kehilangan makna. Janji politik menjadi cair, berubah-ubah seperti harga di pasar. Hari ini naik, besok turun. Tidak ada lagi komitmen jangka panjang terhadap nilai atau gagasan.
Menyelamatkan Demokrasi dari Kelelahan
Demokrasi, pada akhirnya, bukan hanya soal institusi, tetapi soal budaya dan nalar. Ketika masyarakat lelah berpikir, enggan menguji kebenaran, dan mudah terjebak dalam ilusi populisme, maka demokrasi kehilangan fondasinya.
Krisis demokrasi hari ini bukan semata krisis sistem, melainkan krisis kesadaran. Ia menuntut revitalisasi nalar publik, penguatan etika politik, dan keberanian untuk mengembalikan politik pada esensinya: memperjuangkan kebaikan bersama.
Jika tidak, maka yang kita saksikan bukan lagi demokrasi dalam arti sejati, melainkan sekadar prosedur kosong—tanpa jiwa, tanpa arah, dan perlahan menuju kehancuran. (**)
