“Pemerintah daerah harus melangkah lebih jauh, melampaui pola bantuan sosial yang bersifat karitatif maupun skema Corporate Social Responsibility (CSR) konvensional yang cenderung berjangka pendek dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah,” tegas Eliya.
Menurutnya, investasi skala besar yang masuk ke wilayah Halmahera Selatan harus mampu menciptakan nilai bersama atau creating shared value yang berkelanjutan.
Dorong BUMD Masuk Rantai Pasok Industri
Fraksi Gerindra juga mendorong pemerintah daerah untuk membangun kemitraan strategis dengan korporasi, termasuk melibatkan BUMD dalam rantai pasok industri.
Langkah ini dinilai dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen yang dihasilkan BUMD.
Selain itu, investasi tidak boleh hanya terpusat di kawasan industri utama, tetapi harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata hingga ke wilayah lain di Halmahera Selatan.
Perluas Dampak hingga Wilayah Non-Industri
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa komitmen sosial perusahaan harus menjangkau sektor-sektor produktif dan wilayah yang selama ini belum tersentuh.
“Korporasi harus dilibatkan secara aktif dalam membuka akses infrastruktur, elektrifikasi, penyediaan air bersih, hingga penguatan ekonomi berbasis komunitas di kawasan non-industri,” ujar Eliya.
