Diduga Korupsi DD dan ADD, GPM Halsel Desak Bupati Copot Kades Rabutdayo

oleh -94 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Menindak lanjuti laporan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pulau Makian, Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara terkait dengan Kepala Desa (Kades) Rabutdaio Kecamatan Pulau Makian, Abdurahman Walanda dan Bendahara Desa Muhammad Sahab ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Pada Kamis 11 Juni 2020 lalu atas duga Kuat telah melakukan Tindak Pidan Korupsi (Tipikor) Penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Kurang Lebih Rp 353.306.000, (Tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah).

DD dan ADD yang bersumber dari APBN dan APBD yang wajib dialokasikan setiap tahun anggaran untuk pemerintah desa pada umumnya adalah bagian dari perintah UU dan atau perintah konstitusi, baik UU Desa dan atau Permendagri tentang Desa.

Seperti yang termaktub dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 1 huruf (b) dan ayat 2. Ini menjadi menjadi dasar pijakan setiap para Kepala Desa dalam proses Pengelolaan Keuangan Negara yang di peruntukkan untuk peningkatan kapasitas Pembangunan serta Pelayanan, Pembangunan Infrastruktur Desa, Peningkatan ekonomi Masyarakat serta Pelayanan Prima terhadap kepentingan Masyarakat di tingkat Desa.

Sebab, jika hadirnya konstitusi adalah bagian dari pembentukan sistem yang baik, maka setiap kebijakan yang dilakukan harus sesuai dengan perintah konstitusi agar bisa membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Halsel dalam mewujudkan sistem Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sistem Pemerintahan yang bersih (Clean Governance).

Sehingga Indeks prestasi dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Halsel  bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Halsel, sebab belajar dari pengalaman terdahulu bahwa penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan Pengelolaan Anggaran Negara yang baik (WTP) adalah benar adanya dan tidak benar pembuktiannya atau tidak sesuai kenyataan dengan kondisional yang ada di Daerah Kabupaten Halsel.

Baca Juga  SMS-GES Unggul di Pilkada Kabupaten Bursel Versi Quick Count Sinergi Data Indonesia

Hal itu disampaikan, Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, S.Sos, dalam keterangan resminya yang diterima porostimur.com, Kamis (1/6/2021).

Lanjut Harmain, perlu diketahui bahwa dugaan Tindak Pidana Korupsi DD dan ADD yang di lakukan Kepala Desa dan Bendahara Desa Rabutdaio Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

  1. Pengadaan Operasional BPD Desa Rabutdaiyo Rp : 10.035.000.00.
    (Atk, Konsumsi, Pakaian seragam dan Listrik).
  2. Anggaran Musyawarah Dusun (Musdus), dan Rembug Desa Nonreguler Rp : 5.071.000.00.
  3. Anggaran RPJMDes dan RKPDes senilai Rp : 10.400.000.00.
  4. Anggaran Penyusunan dokumen Keuangan Desa Perubahan (APBDes- Perubahan) dan LPJ senilai Rp: 7.800.000.00.
  5. Anggaran Penyelenggaraan PAUD,TK,TKA,TPQ,TPA, Madrasah Non Formal milik Desa. Senilai Rp : 30.000.000.00.
  6. Alokasi Anggaran Penyelenggaraan posyandu, (makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia serta insentif) senilai Rp: 21.600.000.00.
  7. Alokasi Anggaran Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke rumah tangga Senilai Rp : 150.000.00.
  8. Alokasi Anggaran sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Senilai
    Rp: 22.400.000.00.
  9. Alokasi Anggaran Penyelenggaraan festival kesenian adat kebudayaan dan Agama (HUT RI serta hari ke agamaan) Senilai Rp : 9.000.000.00.
  10. Alokasi Anggaran Penyelenggaraan festival/lomba Kepemudaan dan olahraga tingkat Desa serta Kebutuhan Pemuda Senilai Rp : 37.000.000.00.
Baca Juga  Wujudkan Kedekatan dan Sinergitas, Kapolres Buru Berikan Ucapan HUT TNI-75

“Dugaan Tindak Pidana Korupsi ini juga telah di ketahui dan di benarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tapi seakan-akan acuh tak acuh atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diduga kuat telah dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Rabutdaiyo,” ungkapnya.

Padahal, kata dia, BPD merupakan sebuah lembaga Pengawasan di tingkat Desa, mestinya jalankan tugas dan fungsinya (mengontrol) Pekerjaan Kepala dan seluruh staf-Nya sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

“Kami juga menduga kuat BPD  Rabutdaiyo telah bekerja sama dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam melakukan kejahatan (menggelapkan) Anggaran Negara (ADD dan DD) Desa Rabutdaio, Kecamatan Pulau Makian,” katanya.

Menurutnya, tidak hanya itu, perbuatan Kades yang melawan Hukum, akan tetapi masih banyak lagi yang dilakukan Kepala Desa dan Bendahara. Seperti halnya Anggara Pengelolaan BUMDes, tidak di atur berdasarkan kesepakatan (Musdes), status BUMDes masih ilegal, sebab hingga sekarang, tidak ada SITU/SIUP Badan Usaha Hingga Pengelolaan Anggaran BUMDes yang tidak sesuai dengan Mekanisme dan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan) tentang BUMDes.

“Sehingga ini menjadi Dasar Gerakan Pemuda Marhaenis Halmahera Selatan secara kelembagaan akan terus membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mengusut tuntas Oknum dan pejabat yang melakukan tindakan melawan Hukum demi terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih,” tegasnya.

Baca Juga  Jelang Hari Buruh, Rita Mantiri Bagi Bingkisan di Pelabuhan Bitung

Harmain bilang,  sebagai generasi muda dirinya menginginkan Negeri ini menjadi Lebih baik ke depan. Kiranya siap mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Halsel lewat pengawasan dan atau mengontrol Pengelolaan Anggaran Negara yang di kucurkan untuk Desa (APBN dan APBD), GPM Halsel bersikap sebagai Pro posisi Startegi dan atau mengawasi serta mengontrol setiap kebijakan Pemerintah dalam Penegakkan Supermasif Hukum di Jazirah Halsel.

“Olehnya itu, kami secara kelembagaan (institusi) meminta Kepada Bapak Bupati Halsel, Usman Sidik agar segera :

  1. Copot Kepala Desa Rabutdaio Kecamatan Pulau Makian.
  2. Meminta Kepada Bupati agar segera memerintahkan PLH Kepala Inspektorat Halsel untuk secepatnya mengaudit Kepala Desa dan Bendahara Desa Rabutdaio Kecamatan Pulau Makian.
  3. Meminta kepada Bupati Halsel agar memberhentikan BPD Rabutdaio karena diduga kuat telah bekerja sama dan membiarkan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam melakukan Tindakan Kejahatan, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
  4. Mendorong Polres Halmahera Selatan agar kiranya melakukan Penyelidikan terhadap Kepala Desa dan Bendahara Desa Rabutdaio Kecamatan Pulau Makian. Sebab diduga kuat telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Negara.
  5. Jika Tuntutan Kami tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi Demonstrasi di beberapa titik, di Kabupaten Halmahera Selatan,” tutupnya.

(adhy)