Kedua, kalau Beta tidak salah, Deputi I KSP pada beberapa waktu lalu menjelaskan dalam dialog yang dibikin GMKI Cabang Ambon menyoal LIN-ANP bahwa dalam dokumen visibility study atau semacamnya yang didesain oleh Pemerintah Provinsi Maluku dijelaskan bahwa Waai-Liang sebagai lokasi dibangunnya ANP adalah rawan gempa. Kalau rawan gempa, lah kenapa Gubernur Maluku dan jajarannya seolah memaksakan untuk ANP tetap dibangun di wilayah itu? Mestinya Gubernur Maluku menyediakan lokasi alternatif apabila Waai-Liang mentah. Apalagi saat berkunjung ke Maluku, dalam sebuah pertemun dengan sejumlah pengusaha bersama gubernur, presiden sudah menunjukkan keraguannya terkait ANP yang akan dibangun di lokasi Waai-Liang. Gestur presiden inilah yang tidak dibaca secara cermat oleh Gubernur Maluku untuk menyediakan alternatif lain.
Ketiga, salah satu kekeliruan Gubernur Maluku adalah diplomasi LIN-ANP bukanlah hanya mengedepankan produksi perikanan Maluku 4,6 juta ton/tahun atau sekitar 37% produksi perikanan nasional, tetapi lebih kepada diplomasi berbasis komoditi perikanan dengan membaca permintaan pasar internasional. Dengan kata lain, dari angka produksi perikanan 4,6 juta ton tersebut, komoditi perikanan unggulan apa saja yang ada di Maluku yang persentasinya melebihi yang ada di 8 WPP lain di Indonesia dan mana yang paling sering diekspor keluar sebagai permintaan pasar internasional. Itulah yang mestinya dijadikan sandaran logis untuk memperjuangkan LIN-ANP.
