Distribusi Bansos Covid-19 Tersendat, Komisi IV Panggil Dinsos Maluku

oleh -107 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Pandemik Virus Corona atau Covid-19, menyebabkan masyarakat mengalami kendala, di antaranya kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan.

Alhasil, banyak masyarakat yang mengeluh tentang dampak pandemic dimaksud.

Aspirasi yang semakin menjadi euphoria dalam masyarakat ini, kemudian ditangkap oleh Komisi IV DPRD Maluku, dengan menggelar rapat dengar pendapat atau hering dengan melibatkan mitra kerjanya seperti Dinas Sosial Provinsi Maluku.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary,SH, saat berhasil dikonfirmasi wartawan usai menghadiri hearing dimaksud, membenarkan bahwa pihaknya ingin mendengarkan penjelasan Dinas Sosial tentang penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19 yang sementara mendunia ini.

”Pemberian bantuan berupa Sembilan Bahan Pokok atau Sembako kepada masyarakat yang terkena dampak corona, sementara ditangani. Yang menjadi kendala teknis adalah distribusi. Khusus di Maluku, didistribusikan melalui Bank BNI dan Bank Mandiri. Dimana, tanggung jawab mereka hanya sebatas mendristribusi kartu. Karena dari kartu itu, baru mereka bisa mencairkan bantuan dalam bentuk sembako,” ujarnya, Selasa (28/4/2020).

Baca Juga  Mendag Agus Suparmanto Dilaporkan Menipu dalam Bisnis Nikel 20 Tahun Lalu

Menurut Samson, adanya data yang tidak sinkron menyebabkan pihak Dinas Sosial harus kembali melakukan pemutakhiran.
Dimana, pendataan akan dilakukan by name by address.

Data yang dihimpun nanti, akunya, harus benar-benar akurat, khususnya pada tingkat kabupaten/kota.

Apalagi dalam penanganan bantuan sosial dampak covid-19 ini, tegasnya, pemerintah kabupaten/kota menyediakan dana sharing sebesar 80% dan pemerintah provinsi kebagian 20% sisanya.

”Komisi juga sudah menjelaskan kepada Kadis Sosial Provinsi Maluku, satu proses untuk diselesaikan, hanya ada 1 proses tambahan yang diperluas. Dan ini memang kembali untuk mendata karena by name and by address yang ketat dan ini juga menjadi tantangan untuk kita di Priovinsi Maluku. Tetapi sebenarnya ini yang lagi menjadi euphoria di dalam masyarakat. Yang berkaitan dengan penanganan oleh kabupaten/kota dan provinsi dimana sharring dana ini 80% dan 20% untuk kategori dampak langsung covid-19. Komisi IV sudah menjelaskan tidak terlalu banyak criteria. kalau memang terlewat di data RT atau kelurahan, kita Dewan mengharapkan orang yang merasa dia rentan dan miskin karena dampak dari covid-19 ini, dia datang ke RT/RW dan sampaikan memberi data dokumen bahwa saya ini juga keluarga yang rentan miskin, harus terima bantuan penanganan dari pemerintah kabupaten/kota atau Provinsi Maluku,” jelasnya.

Baca Juga  Infaqkan 14 Harimu untuk Kebaikan Bersama

Dalam alokasi bantuan dimaksud, terangnya, sebagian besar ditujukan kepada masyarakat yang berinteraksi secara langsung pada level ekonomi terbawah dan menengah seperti buruh bangunan atau tenaga kuli, pedagang, tukang ojek dan supir angkot.

”Jadi penjelasan tadi ada masalah anggaran dari alokasi. Kalau dihitung-hitung kedepan, masih bisa sampai bulan desember. Penanganan yang terkena dampak covid-19 terpaksa kehilangan pekerjaan terutama yang buruh bangunan, tukang ojek, mahasiswa, pedagang, supir angkot dan lainnya. Komisi IV DPRD mengharapkan, agar kalau memang adad yang belum didata, bisa dilapor. Kalau tidak ke DPRD, ada anggota yang bisa menyampaikan itu. Lalu mungkin ke pemerintah kabupaten/kota saling koordinasi untuk tidak terlewatkan dalam hal penangan rentan kemiskinan,” terangnya.

Baca Juga  Tom Hanks dan Istri Positif Virus Corona

Respon lembaga legislasi pada aras kabupaten/kota, juga sangat dibutuhkan dalam penanganan rentan kemsikinan akibat dampak covid-19ini.

Bahkan, DPRD Maluku sendiri memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan langsung kepada pihaknya, atas pendataan yang masih belum mencover anggota masyarakat yang seharusnya menerima bantuan dimaksud.

”Kita paling menyambung komunikasi ke arah situ. Dan itu sudah dilakukan. Saya sendiri juga menerima keluhan dari para buruh atau tenaga bongkar muat di pelabuhan. Mereka melaporkan kehilangan pekerjaan karena tidak adanya aktivitas pelayaran kapal. Kami tadi sudah koordinasi langsung dengan Kadis Sosial, nanti dari atas baru kembali lagi data dari RT/RW, baru dinas kabupaten/kota. Setelah itu, rapat koordinasi di DPRD Promal, kemudian mereka datang di DPRD. Dan sekarang juga tidak menutup ruang, kalau ada masyarakat yang belum dapat penjelasan, bahwa masalah ini masih ditangani,” pungkasnya. (liehu)