Artinya, oligarki di Indonesia paling tepat digambarkan sebagai oligarki penguasa kolektif elektoral. Atau dengan kata lain, oligarki yang berkait-berkelindan dengan pemerintahan dan penguasa kolektif elektoral. Hal tersebut juga dialami oleh negara-negara lain di dunia, tentunya dengan beragam perbedaan dan persamaannya.
Pada tulisannya yang lain tentang “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia” yang diterbitkan oleh Majalah Prisma (LP3ES), Winters menelusuri perubahan politik pertahanan kekayaannya sejak era Soekarno, Orde Baru Soeharto, hingga kini.
Menurut penulis yang mengkaji dampak kekuasaan oligarki dalam ekonomi-politik Indonesia ini, ketidaksetaraan kekayaan yang ekstrem antar-warga senantiasa mengarah ke ketidaksetaraan politik yang juga ekstrem.
Di sisi lain, kekuatannya di Indonesia bisa tampil dominan dan mendistorsi, selain tidak memadainya infrastruktur hukum juga karena lemahnya pengorganisasian dan mobilisasi di antara aktor civil society Indonesia.
Bahwa sesuai dengan data dari semua sumber daya kekuasaan politik di Indonesia, kekuasaan materiel jelas adalah yang paling terkonsentrasi, serbaguna, tahan lama, dan kurang terbatas. Kesenjangan kekuasaan materiel dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia.
