“Prinsip menolak segala bentuk penjajahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tidak hanya bersifat retorika, tetapi harus menjadi rujukan dalam seluruh kebijakan negara, termasuk kebijakan ekonomi dan investasi,” tegasnya.
Hakim menilai, dalam situasi global yang semakin kompleks, Indonesia harus menjaga konsistensi antara kebijakan ekonomi dan prinsip politik luar negeri. Ia mengakui globalisasi membuat rantai investasi lintas negara sulit dipisahkan, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip kemanusiaan dan keadilan internasional.
Ia juga mendorong agar dalam mekanisme lelang proyek strategis, pemerintah memasukkan pertimbangan geopolitik dan kebijakan luar negeri sebagai parameter resmi selain aspek teknis dan finansial.
Menurutnya, ketiadaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel merupakan posisi politik yang jelas dan konsisten. Karena itu, setiap kebijakan ekonomi yang berpotensi menimbulkan persepsi sebaliknya perlu diantisipasi sejak awal melalui seleksi ketat, transparansi, serta mitigasi risiko reputasi.
Polemik Telaga Ranu kini menempatkan pemerintah di tengah perdebatan antara kebutuhan investasi energi terbarukan dan tuntutan transparansi, serta sensitivitas geopolitik yang melekat pada proyek tersebut. (Tim)
