Porostimur.com, Ambon – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah terjadi gelombang kasus keracunan makanan di sejumlah sekolah di Maluku dalam sepekan terakhir.
Tiga Kasus Keracunan dalam Sepekan
Berdasarkan data yang dihimpun potretmaluku.id, tiga kasus keracunan MBG terjadi pada September 2025:
- 30 siswa SMP Negeri Tepa, Maluku Barat Daya, Kamis (11/9),
- 17 siswa SDN 19 Tual, Kamis (18/9),
- 16 siswa SD Inpres Passo, Kota Ambon, Jumat (19/9).
Peristiwa ini tidak hanya meresahkan orang tua, tetapi juga menarik perhatian DPRD Maluku yang menilai pengawasan program MBG masih lemah.
DPRD Minta Anggaran Diberikan Langsung ke Orang Tua
Benhur G. Watubun menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pihak penyelenggara MBG. Menurutnya, tim SPPG yang seharusnya mengawasi kualitas makanan terbukti tidak efektif, sehingga banyak kejadian keracunan terjadi.
“Skema MBG harus dievaluasi total. Saya usulkan anggaran diberikan langsung kepada orang tua siswa agar mereka bisa mengolah makanan sesuai standar gizi, sehingga terbebas dari risiko keracunan,” ujar Benhur, Senin (22/9/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang mekanisme program MBG agar lebih aman dan efektif.
Komisi IV DPRD Turun Lapangan
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saoda Tethool, memastikan pihaknya akan turun ke lapangan untuk memverifikasi dapur-dapur penyedia MBG.
