DPRD Maluku Gelar Rapat Paripurna Penyampaian 7 Ranperda

oleh -38 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian 7 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2021 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Kamis (22/7/2021).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala yang didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Maluku, Rasyad Effendi Latuconsina, Wakil Ketua II DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dan diikuti secara virtual oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail.

7 Ranperda tersebut diserahkan oleh Pemerintah daerah kepada DPRD Maluku dalam hal ini Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno kepada Wakil Ketua III DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala.

Baca Juga  Lucky Wattimury: Semoga Kehadiran Presiden Mempercepat Pembangunan LIN

Sangkala mengatakan, di tahun 2021 ini terdapat 19 Ranperda, yang terdiri dari 12 ranperda usulan inisiatif DPRD dan 7 Ranperda usulan Pemprov Maluku.

“Sebanyak 19 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang terdiri dari 12 buah rancangan usul Dewan dan 7 buah Ranperda usul Pemda. Pada beberapa waktu lalu, kita telah menetapkan 12 Ranperda usul komisi menjadi Ranperda usul inisiatif DPRD Provinsi Maluku untuk selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, ujar Sangkala dalam sambutannya.

Sedangkan Gubernur Maluku dalam sambutannya mengatakan, bahwa sebagai wujud penyelenggaraan otonomi daerah, Pemda berdasarkan kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan Pemerintah Daerah melalui pembangunan hukum berupa peraturan daerah. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tersebut, Pemprov Maluku telah menyusun peraturan daerah tahun 2021 berupa 7 Ranperda.

Baca Juga  Referensi Mix & Match Tampilan Fashion Hijab ala Korea yang Kekinian untuk Acara Bukber

Adapun tujuh buah Ranperda yang dimaksud terdiri dari:

  1. Ranperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.
  2. Ranperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2013 tentang retribusi jasa usaha.
  3. Ranperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2013 tentang retribusi jasa usaha.
  4. Ranperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2013 tentang retribusi perizinan tertentu.
  5. Ranperda tentang pembangunan kepemudaan.
  6. Ranperda tentang penyidik kepegawaian negeri sipil Provinsi Maluku.
  7. Ranperda tentang sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

(alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.