Porostimur.com, Ambon – Lambatnya pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku disebut tidak lepas dari keterlambatan penginputan usulan proyek oleh pemerintah kabupaten dan kota melalui sistem aplikasi nasional.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, saat dihubungi dari Ambon, Jumat (6/2/2026). Menurutnya, persoalan ini terungkap setelah Komisi III DPRD Maluku melakukan komunikasi intensif dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
Usulan Daerah Sering Terlambat Masuk Sistem
Alhidayat menjelaskan, mekanisme pembangunan infrastruktur saat ini telah menggunakan platform digital nasional yang terstandarisasi dan memiliki batas waktu penginputan yang ketat. Keterlambatan memasukkan usulan proyek ke dalam sistem berdampak langsung pada tertundanya realisasi pembangunan di daerah.
“Salah satu faktor utama mengapa pembangunan infrastruktur di Maluku terkesan lambat adalah karena usulan dari berbagai kabupaten dan kota sering terlambat masuk ke dalam sistem aplikasi. Semua proses sekarang sudah terstandarisasi secara nasional, jadi tidak ada kelonggaran waktu,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh pemerintah daerah di Maluku harus lebih aktif dan disiplin dalam mengelola proses administrasi tersebut. Ketepatan waktu dalam penginputan usulan menjadi kunci agar program pembangunan dapat terakomodasi dalam perencanaan nasional.
