Warganet lainnya, Tanibe, turut mempertanyakan kejelasan pembayaran TPP selama pemerintahan Gubernur Hendrik Lewerissa, terutama bagi tenaga kependidikan yang mengaku belum menerima tambahan penghasilan tersebut.
Berbagai komentar itu memperlihatkan adanya keresahan di ruang publik mengenai kepastian pembayaran TPP. Namun, pengakuan yang beredar di media sosial tersebut masih memerlukan verifikasi dari pemerintah daerah untuk memastikan kondisi dan cakupan persoalan yang sebenarnya.
Tenaga Kependidikan Minta Perhatian Gubernur dan Kadis Pendidikan
Keluhan mengenai TPP bukan hanya menyangkut persoalan administrasi kepegawaian, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hak pegawai yang tetap menjalankan tugas pelayanan pendidikan.
Bagi tenaga kependidikan yang mengaku mengalami keterlambatan pembayaran, ketidakjelasan waktu pencairan dapat menambah beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga.
Karena itu, perhatian Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dinilai penting untuk menjawab pertanyaan para pegawai mengenai status pembayaran tambahan penghasilan tersebut.
Penjelasan terbuka diperlukan agar tenaga kependidikan mengetahui duduk persoalan, termasuk apakah keterlambatan yang dikeluhkan berkaitan dengan ketersediaan anggaran, proses administrasi, pemenuhan persyaratan, atau faktor lainnya.
