Kabar tersebut pertama kali dihembuskan media asing, Meta Nex, dalam artikel berjudul “Investigasi Korupsi UE Prabowo Subianto Indonesia”. Artikel tersebut membahas tentang kesepakatan dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai $792 juta atau sekitar Rp12,4 triliun atau $66 juta per jet.
Oleh karena itu, penyelidikan yang dilakukan oleh Kelompok Negara Anti Korupsi (GRECO) atau Komisi Anti Korupsi Uni Eropa dalam skandal ini tentu saja mengkhawatirkan bagi kami.
Koalisi Sipil menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membangun komunikasi dan kerja sama dengan badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO), untuk mengusut tuntas skandal pembelian Mirage 2000-5. Kelompok yang mencakup Imparsial hingga YLBHI ini mengatakan berbagai kasus korupsi yang sebelumnya ditangani KPK bisa diproses lebih lanjut jika pemerintah Indonesia mau bekerja sama.
Apakah hal ini mungkin terjadi dalam iklim politik partisan yang diwarnai nepotisme saat ini?
“KPK perlu menjadi yang terdepan dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat publik dan politik,” kata Koalisi.
Koalisi juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencari informasi dan bukti yang lebih kuat mengenai dugaan adanya suap pembayaran sebesar 7 persen atau USD 55,4 juta kepada Prabowo yang dilakukan pejabat Qatar.
