“Maluku sangat tidak otonom sehingga pemerintah pusat dengan gampang melakukan perampasan ruang hidup masyarakat tradisional,” paparnya.
Eko juga menyinggung diskriminasi dan ucapan bernada rasis yang masih dialami sebagian masyarakat Maluku. Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tantangan mewujudkan kesetaraan sebagai sesama warga negara.
Dalam pandangannya, ketimpangan pembangunan dan perlakuan diskriminatif bukan sekadar persoalan ekonomi atau administrasi pemerintahan, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia.
“Borok NKRI Stadium IV” dan Seruan Menghidupkan Rasa Haru dan Malu
Selain mengkritik posisi Maluku dalam pembangunan nasional, Eko menggunakan istilah “borok NKRI stadium IV” untuk menggambarkan apa yang ia pandang sebagai kondisi kronis bangsa akibat korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), konflik, dan kekerasan.
Menurutnya, dua persoalan tersebut saling berkaitan dengan cara kekuasaan politik dan ekonomi mengelola sumber daya alam serta memperlakukan masyarakat.
Eko mengkritik praktik pembangunan yang berorientasi pada proyek-proyek strategis nasional di wilayah kaya sumber daya alam, tetapi masyarakat di sekitarnya masih menghadapi kemiskinan. Ia menilai pembangunan semestinya tidak hanya diukur melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari manfaat nyata bagi penduduk setempat, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat adat.
