Empat Tahun Tak Masukkan LPJ, Masayarakat Desak Bupati Copot Kades Capalulu

Porostimur.com | Sanana: Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa (DPMD) diduga memberi ruang kepada Kepala Desa (Kades) Capalulu, Kecmatan Mangole Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Muhammad Ali Umasangaji untuk korupsi.

Kenapa tidak, selama Empat Tahun tidak memasukan Laporan Pertaggung Jawaban (LPJ) tapi pencairan terus dilakukan.


Hal ini diakui mantan Bendahara Desa Capalulu (Bendes) Aswad Sangaji kepada Media ini, Jumat (8/11/2019)

bahwa, dirinyaa bersama Kades M. Ali umasangaji mencairkan anggaran DD dan ADD 2016 tanpa memasukan LPJ anggaran 2015. Begitu juga dengan pencairan DD dan ADD 2017 dan DD dan ADD 2018, akui Aswad.

“Jadi LPJ tahun anggaran 2015-2016-2017-2018 tidak ada tapi anggaran bisa cair, karena saat kase masuk laporan di DPMD langsung kades tanda tangan surat pernyataan dengan memberi waktu beberapa hari dan beberapa minggu LPJ dimasukan tapi tidak ada-ada juga,”ungkapa mantan Bendes sambil tersenyum.

Ia menambahkan, mendekati pencairan, kami hanya membuat laporan realisasi lalu dimasuka ke DPMD dan tanda tangan surat pernyataan baru aggaran bisa cair.

Menurutnya, laporan realisasi bisa dibuat dan sangat gampang karena dibuat tanpa bukti.

Hal ini terjadi lantaran uang desa Kades yang dekelola sendiri, dia juga belanja sendiri sehingga banyak nota belanja dan lainnya tidak ada, jelasnya.

Hal ini dibenarkan oleh bendahara Aktif katiju Sibela saat dihubungi via telpon, mengakui bahwa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) empat tahun anggaran tidak ada hingga saat ini,

“Iya benar LPJ 2015-2016-2017 dan 2018 tidak, saya tidak tau kenapa Mantan Bendes dan Kades tidak bikin. Saya sendiri baru 5 bulan menjabat sebagai Bendes ini,” jawab singkat Katiju Sibela.


Salin itu, salah satu Tokoh Pemuda Desa Capalulu Sahrul Ipa mendesak Bupati Hendrata Thes agar segera mencopot Jabatan Kapala Desa M.Ali Umasangaji karena diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran DD dan ADD.

Dimana, Kades tidak tidak mampu memeprtanggung jawabkan anggaran yang dikelola selama 4 Tahun.

Rais juga mendesak penegak hukum dalam hal ini Polres Kepulauan Sula agar proses hukum M. Ali umasangaji dan Kadis DPMD Fataha umasangaji dan mantan Kadis DPMD, desak Sahrul

“Sudah seharusnya Bupati Hendrata Thes mencopot M.Ali dari jabatannya, sebab, LPJ selama 4 Tahun tidak ada maka diduga kuat banyak anggaran Desa yang diduga fiktif sehingga Kades dan Bendes tidak bisa buat Laporan karena bukti dan sebagainya. Saya duga kadis DPMD Fataha Umasangaji dan Kadis DPMD sebelumnya sengaja biarkan hal itu terus terjadi selama 4 tahun berturut-turut. Mestinya DPMD mengambil sikap dengan memberhentikan sementara agar mereka selesaikan dulu LPJ baru diaktifkan kembali,” tegasnya.

Kadis DPMD Kepsul Fataha Umasangaji saat dihubungi via Whatsap enggan membalas pertanyaan awak media. Bahkan diminta ketemu dikantorpun enggan membalas hingga berita ini ditayangkan. (if)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: