Fraksi Golkar DPRD Kota Ambon, Minta Walikota Cabut Pembayaran Barcode di Angkot

oleh -51 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Ambon, Margaretha Siahay meminta Walikota Ambon agar mencabut aturan pembayaran angkutan umum menggunakan barcode yang diberlakukan mulai Jumat, kemarin.

Siahay menganggap kebijakan ini sangat terburu-buru dan tidak berpihak kepada masyarakat.

“Sebenarnya kemajuan teknologi dan dampaknya saat ini, adalah sebuah realitas yang pasti kita hadapi. Kita tidak bisa menolak atau alergi akan keberadaannya sehingga kita dituntut melek teknologi,” kata Siahay, Sabtu (30/10/2021).

Siahay yang akrab disapa Etha ini mengatakan, dalam beberapa aspek kehidupan, tidak semua manfaat teknologi bisa digunakan serta merta.

“Perlu ada penyesuaian dalam aplikasinya. Apakah itu penyesuaian terhdap penggunanya maupun terhadap lingkungan sosial yang ada,” ujar Etha.

Baca Juga  Baksos Polwan Jelang Hari Polisi Wanita Ke-72 Tahun 2020 di Tual

Etha mengatakan, dirinya sangat apresiasi dengan sistem barcode untuk pembayaran kendaraan umum. Mengingat saat ini masih tinggi kasus pandemi Covid-19, pembayaran melalui barcode dapat memutus mata rantai penularan virus corona.

“Kami menaruh apresiasi jika ini kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan meminimalisir sentuhan langsung para pengguna angkot. Namun banyak persoalan yang belum tuntas dikaji secara komprehensif atas dampak yang ditimbulkan,” kata Etha.

Menurutnya tidak semua penumpang melek teknologi. Masyarakat pasti bingung dan pasti ada yang tidak paham dengan sistem digital menggunakan aplikasi dengan barcode yang disponsori Bank Mandiri.

Di sisi lain tidak semua penumpang moda angkutan umum di Kota Ambon mengetahui teknologi, ditambah kalangan supir pun masih perlu diberikan edukasi dengan sistem barcode.

Baca Juga  Bentrok FBR dan AMKEI, Dua Orang Dilarikan Ke Rumah Sakit

“Perlu sosialisasi secara umum baik kepada penumpang dan supir untuk dapat menggunakan sistem barcode secara perlahan-lahan,” jelasnya.

Semua stakeholder dalam hal ini pihak Pemkot Ambon, Dishub, OJK dan Bank Pemerintah harus ikut memberikan edukasi secara umum terhadap penggunaan barcode.

“Semua pendukung pelaksanaan sistem barcode ini harus bekerjasama dengan baik, guna menunjang kelancarannya. Termasuk infrastruktur dilapangan yang harus disiapkan dari sekarang,” ucapnya. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.