Kemudian dalam konteks lintas batas, yang didorong adalah pelayanan lintas batas negara. Kita mendorong tidak hanya dalam konteks tertib, aman, dan maju, tapi juga bagaimana menjaga dan membangun hubungan yang harmonis dengan negara tetangga.
“Kita perlu membangun branding perbatasan terkait hal itu,” tambah Restuardy.
Sementara untuk pembangunan kawasan dilakukan dengan mendorong pembangunan ekonomi, sarana dan prasarana, dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia,” jelasnya lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Ia juga melanjutkan pemaparan, perkembangan pengelolaan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Tahun 2021 di 18 PKSN, tercatat nilai rata-rata IPKP sebesar 0.45 atau sama dengan target RPJMN Tahun 2021.
Berdasarkan IPKP PKSN Tahun 2021 tersebut, terdapat 14 PKSN dari 18 PKSN masuk Kategori Cukup, yaitu PKSN telah berfungsi dengan cukup baik, namun masih perlu perbaikan yang tidak mendasar.
Keempat belas PKSN tersebut adalah PKSN Sabang, Ranai, Paloh Aruk, Jagoi Babang, Nunukan, Atambua, Kefamenanu, Bengkalis, Tahuna, Melonguane, Saumlaki, Daruba, Jayapura, dan Merauke.
Sementara 4 PKSN lainnya yaitu PKSN Tou Lumbis, Long Midang, Long Nawang, dan Tanah Merah, sudah mulai memenuhi fungsi PKSN, namun masih memerlukan perbaikan yang mendasar, atau Kategori Kurang, dan memerlukan peningkatan kedepan.
